Oleh Hamdan eSA
Dalam hiruk-pikuk kehidupan publik, sejatinya, kelompok intelektual memiliki peran paling urgen dalam mengawal opini publik untuk menjaga kualitas diskursus dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat dan pemerintah didasarkan pada informasi yang akurat dan analisis yang mendalam.
Intelektual menyediakan pengetahuan, mendorong pendidikan
dan literasi, mengawasi kekuasaan, menawarkan solusi, dan menggerakkan opini
publik. Intelektual membantu membentuk masyarakat yang lebih adil, transparan,
dan berpengetahuan.
Intelektual harus terus didorong untuk berbicara dan
berkontribusi, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan risiko, karena peran
mereka sangat krusial dalam mengarahkan masyarakat menuju kebaikan bersama.
Namun, sejarah dunia telah menunjukkan banyak contoh di mana
para intelektual memilih untuk tidak berbicara meskipun mengetahui kebenaran
yang perlu disuarakan. Dari masa-masa kelam di bawah rezim otoriter hingga
kontroversi sosial di era modern, para intelektual sering kali menghadapi
dilema moral yang rumit.
Tekanan sosial, risiko kehilangan pekerjaan, dan
ketidakpastian tentang reaksi publik menjadi penghalang yang signifikan.
Keputusan untuk tetap diam mungkin dilihat sebagai upaya untuk menjaga
stabilitas pribadi dan profesional, namun implikasinya bagi masyarakat luas
sangatlah mendalam.
Tentang Spiral of Silence
Fenomena diamnya seorang atau sekelompok orang atas opini
yang berkembang secara dominan di tengah publik, oleh Noelle-Neumann disebutkan
sebagai “spiral of silence”. Teori yang ia kembangkan di tahun 1970-an
ini memberikan kerangka kerja untuk memahami sikap individu—termasuk mereka
yang berpengetahuan luas, bertabur titel akademik, dan mampu berpikiran
kritis—memilih untuk tetap diam dalam menghadapi opini mayoritas.
Dalam masyarakat yang mengharapkan para intelektual untuk
menjadi suara kebenaran dan moralitas, sikap diam mereka menjadi fenomena yang
membingungkan dan mengkhawatirkan. Mengapa para intelektual, yang diharapkan
menjadi pembimbing dalam kegelapan, sering kali memilih untuk menarik diri dari
percakapan publik yang penting?
Spiral of silence menyatakan bahwa individu cenderung
melakukan pengamatan dan penilaian terhadap iklim opini di sekitar mereka. Lalu
membuat keputusan apakah akan berbicara atau tetap diam berdasarkan ketakutan
akan isolasi sosial. Elisabeth Noelle-Neumann mengamati bahwa mereka yang
merasa pandangannya minoritas lebih mungkin untuk memilih tetap diam.
Pilihan diam ini selanjutnya justru menciptakan efek spiral
di mana opini mayoritas tampak semakin dominan. Semakin diam semakin dominan.
Dan pada akhirnya mereka ikut bersuara pada suara dominan tersebut.
Ketakutan akan dikucilkan atau dihakimi oleh pemilik opini mayoritas
dan kekuasaan, sering kali menjadi pendorong utama di balik keputusan untuk diam
tidak bersuara. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan, ketika para
intelektual, akhirnya merasa bahwa mengutarakan pendapat kontroversial bisa
merusak reputasi profesional mereka atau menyebabkan alienasi sosial.
Spiral of Silence di Indonesia
Di Indonesia, selama masa Orba di bawah pemerintahan
Soeharto, banyak intelektual, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memilih
untuk diam atau tidak secara terbuka menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Pemerintah Orba dikenal dengan kontrol ketat terhadap
kebebasan berekspresi dan penindasan terhadap oposisi politik. Kritik terhadap
pemerintah sering kali direspon dengan tindakan represif, termasuk penahanan
tanpa pengadilan, pengawasan ketat, dan ancaman terhadap keselamatan pribadi
dan keluarga.
Bagaimana mekanisme spiral of silence bekerja dalam contoh
kasus Orba tersebut?
Pemerintah Orba membangun narasi bahwa stabilitas nasional
dan pembangunan ekonomi hanya bisa dicapai melalui kepemimpinan yang kuat dan
tanpa adanya gangguan dari oposisi. Media massa yang dikendalikan oleh
pemerintah Orba memperkuat narasi ini, sehingga opini publik cenderung
mendukung pemerintahan yang otoriter tersebut.
Intelektual dan akademisi yang memiliki pandangan kritis
terhadap pemerintah sering kali takut akan konsekuensi negatif, seperti
penahanan, pemecatan dari pekerjaan, atau bahkan ancaman fisik. Ketakutan lain,
misalnya ketakutan akan diasingkan dari komunitas profesional dan sosial
mereka.
Banyak intelektual memilih untuk tidak mengkritik pemerintah
secara terbuka atau bahkan berhenti berbicara tentang isu-isu sensitif politik.
Beberapa intelektual beralih ke penelitian atau diskusi yang dianggap lebih
aman, menghindari topik-topik yang bisa memicu tindakan represif dari
pemerintah.
Media massa pada waktu itu berada di bawah kontrol ketat
pemerintah, sehingga informasi yang disajikan kepada publik sangat terbatas dan
bias. Liputan media yang mendukung pemerintah dan mengabaikan atau
mendiskreditkan kritik memperkuat iklim opini yang mendukung status quo.
Dampak dari spiral of silence adalah kurangnya kritik
terbuka terhadap pemerintah. Hal ini mengakibatkan hilangnya mekanisme checks
and balances yang penting untuk demokrasi. Kebijakan pemerintah jarang
dipertanyakan secara terbuka, mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan.
Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan opini mayoritas
meningkat, menciptakan suasana ketakutan dan kecurigaan yang meluas. Banyak
individu merasa terpaksa mendukung atau setidaknya tidak menentang kebijakan
pemerintah secara terbuka.
Intelektual dan akademisi yang berani berbicara sering kali
menghadapi konsekuensi serius, seperti kehilangan pekerjaan atau ditangkap. Kondisi
ini menciptakan budaya ketakutan yang menghambat perkembangan intelektual dan
diskursus akademis.
Kasus Orba di Indonesia menunjukkan bagaimana spiral of
silence dapat membuat intelektual memilih untuk tetap diam dalam menghadapi
opini mayoritas yang represif. Ketakutan akan isolasi sosial dan represial
menjadi pendorong kuat di balik keputusan mereka untuk tidak berbicara. Akibatnya,
publik kehilangan suara-suara kritis yang sangat penting bagi masyarakat
demokratis yang sehat.
Dalam satu dekade terakhir, harus diakui kehidupan demokrasi
memang lebih maju dibanding Orba. Namun terdapat beberapa indikasi yang
menunjukkan berlangsungnya mekanisme spiral of silence.
Sebagian besar media mainstream, mendukung kebijakan pemerintah,
terutama terkait pembangunan infrastruktur. Liputan yang dominan mengkonstruksi
positif, menciptakan kesan bahwa kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan luas
dari publik. Media sosial juga memainkan peran besar dalam membentuk opini
publik. Dukungan dari “influencer” dan buzzer pro-pemerintah
sering kali mendominasi narasi di media sosial.
UU ITE sangat mungkin digunakan untuk menuntut individu yang
mengkritik pemerintah, baik di media sosial maupun media konvensional.
Ketakutan akan dikenakan pasal karet, membuat banyak orang memilih untuk tidak
berbicara. Individu yang secara vokal mengkritik pemerintah sering kali
menghadapi serangan balik di media sosial, termasuk ancaman dan intimidasi dari
akun-akun anonim atau pendukung pemerintah.
Akibat dari ketakutan tersebut, tidak sedikit intelektual,
akademisi, dan tokoh masyarakat yang memilih “cari aman” dengan tetap diam atau
tidak menyuarakan kritik mereka secara terbuka. Mereka memilih untuk melakukan self-censorship,
menyensor diri mereka sendiri, menghindari pembahasan isu-isu sensitif yang
bisa menarik perhatian negatif atau tindakan hukum.
Beberapa intelektual mungkin lebih memilih untuk berdiskusi
di forum-forum tertutup atau akademik daripada menyuarakan pendapat mereka di
ruang publik yang lebih luas.
Mengatasi spiral of silence memerlukan upaya bersama
dari pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk menciptakan iklim yang
mendukung kebebasan berekspresi dan dialog terbuka. Masih sangat relevan untuk
melakukan reformasi hukum, pemberdayaan lembaga hak asasi manusia, peningkatan
literasi media, dan komitmen untuk pemberitaan yang berimbang.
Langkah tersebut penting untuk dapat membantu mengatasi ketakutan akan isolasi sosial dan reprisal (pembalasan), serta memastikan bahwa suara-suara kritis tetap terdengar dalam diskursus publik.
Komentar