Oleh: Hamdan eSA
Masuknya seorang kritikus vokal ke dalam struktur kekuasaan
mungkin dirayakan oleh kelompok pragmatis sebagai sebuah kemenangan taktis.
Narasi yang dibangun biasanya seragam. "Saatnya mengubah sistem dari
dalam" atau "membawa akal sehat ke jantung pemerintahan."
Gelombang pragmatisme ini menemukan momentum paling riilnya
ketika pengamat politik dan kritikus paling radikal di Indonesia, Rocky Gerung,
resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres RI) pada 2 Oktober 2026.
Jika sejarah politik dunia dijadikan sebagai cermin, langkah
seperti ini hampir selalu berakhir sebagai sebuah ilusi. Bagi kaum skeptis,
lingkar kekuasaan bukanlah panggung baru untuk memperluas dampak kritik,
melainkan sebuah mekanisme canggih yang dirancang untuk menjinakkan, menyerap,
dan akhirnya melumpuhkan suara-suara yang paling mengganggu jalannya status
quo.
Esensi dari pemikiran kritis adalah independensi yang
radikal. Seorang kritikus memperoleh legitimasinya di mata publik karena ia
berdiri di luar struktur, bebas dari beban kepentingan birokrasi, dan tidak
terikat oleh loyalitas buta.
Ketika Rocky Gerung memutuskan untuk menyeberang dan masuk
ke kompleks Istana, hubungan organiknya dengan masyarakat sipil langsung
menghadapi ujian berat. Kekuasaan tidak pernah membeli sebuah kritik untuk
mengubah dirinya. Kekuasaan merangkul kritikus untuk mengamankan kenyamanannya
sendiri melalui proses yang dalam sosiologi politik disebut sebagai kooptasi.
Dengan memberikan jabatan formal, pemerintah berhasil
mengubah "kebisingan" yang berbahaya di ruang publik menjadi sekadar
"bisikan" tertutup di ruang rapat Wantimpres yang sangat mudah
diabaikan.
Rocky mungkin mengklaim bahwa tindakannya hanyalah
perpindahan posisi teknis dengan tetap membawa prinsip radical break.
Namun, ia melupakan bahwa etika jabatan dan protokol kerahasiaan negara secara
otomatis akan memotong lidah tajamnya di hadapan publik.
Skeptisisme ini bukan tanpa dasar emosional, melainkan
sebuah kesimpulan logis yang didukung oleh lembaran hitam sejarah global. Dua
kasus paling parah di dunia berikut menunjukkan bagaimana para pemikir besar
yang awalnya begitu perkasa di luar, menjadi sama sekali tidak berdaya dan
justru ikut melegitimasi kerusakan setelah masuk ke dalam lingkar kekuasaan:
Kasus pertama yang paling tragis adalah perjalanan hidup Miguel de Unamuno, seorang filsuf, sastrawan, dan rektor universitas terkemuka di Spanyol pada awal abad ke-20. Unamuno dikenal sebagai menara api intelektual yang tanpa takut selalu menyerang kebobrokan politik negaranya dari luar sistem.
Sayangnya, ketika Perang Sipil Spanyol pecah pada tahun 1936, ia
terjebak dalam pragmatisme. Ia memilih mendukung pemberontakan militer pimpinan
Jenderal Francisco Franco dengan harapan bahwa kedisplinan militer bisa
menyelamatkan peradaban Spanyol. Sebagai imbalan, ia diberikan kembali posisi
terhormat di dalam sistem pengaruh rezim.
Apa yang terjadi kemudian adalah horor bagi nuraninya. Unamuno
menyaksikan bagaimana fasisme Franco mulai mengeksekusi rekan-rekan sesama
intelektual dan memberangus kebebasan akademik yang dulu ia bela.
Ia mendapati dirinya terkunci, suaranya diredam, dan
kehadirannya di kursi kekuasaan justru dipakai oleh fasis sebagai stempel
pembenaran bahwa kaum intelektual mendukung mereka.
Di akhir hayatnya, Unamuno mencoba melawan balik, namun ia
segera dipecat, dijebloskan ke dalam tahanan rumah, dan meninggal dalam
penyesalan mendalam.
Kasus kedua yang tidak kalah parah dalam konteks politik
modern adalah Joschka Fischer dan para petinggi Partai Hijau (Die Grünen) di
Jerman pada akhir era 1990-an. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, Fischer
adalah representasi murni dari aktivisme jalanan yang radikal, memimpin
demonstrasi massa dan secara konsisten mengkritik militerisme Barat demi
menuntut perdamaian mutlak (pasifisme).
Ketika partainya berhasil masuk ke dalam pemerintahan
koalisi pada tahun 1998, Fischer diangkat menjadi Wakil Kanselir sekaligus
Menteri Luar Negeri Jerman. Ruang kemudi negara yang ia idam-idamkan ternyata
adalah jebakan struktural.
Hanya setahun setelah menjabat, Jerman dihadapkan pada
krisis Perang Kosovo (1999). Di bawah tekanan geopolitik aliansi NATO dan
tuntutan birokrasi, Fischer yang dulunya aktivis anti-war radikal justru
menjadi tokoh utama yang menandatangani pengiriman pasukan militer Jerman ke
medan perang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II.
Idealisme puluhan tahun runtuh dalam sekejap demi menjaga
stabilitas kursi pemerintahan. Fischer tidak berhasil mengubah watak
militeristik negara dari dalam; sebaliknya, negara berhasil memaksa sang
kritikus untuk memimpin peperangan.
Dua contoh ekstrem di atas mempertegas kebenaran argumen
skeptis. Ketika seorang kritikus masuk ke dalam sistem kekuasaan, terutama
dalam komposisi yang minoritas atau bahkan sendirian, ia akan selalu kalah oleh
hukum rimba birokrasi. Sistem pemerintahan memiliki antibodi yang sangat kuat
untuk menolak perubahan radikal.
Di dalam lembaga seperti Wantimpres yang kini dipimpin
Pratikno, Rocky Gerung dikepung oleh total 26 anggota yang didominasi elemen
mapan. Ia dikelilingi mantan jenderal, taipan bisnis, hingga politisi senior
yang orientasi utamanya adalah menjaga stabilitas mutlak demi jalannya roda
pemerintahan Prabowo-Gibran.
Suara kritis yang sendirian tidak akan pernah menjelma
menjadi kebijakan. Ia hanya akan menjadi ornamen kosmetik (tokenism)
yang dipajang penguasa untuk mengklaim bahwa rezim ini demokratis dan
akomodatif.
Kesimpulannya, masuknya Rocky Gerung ke Istana bukanlah
fajar baru bagi perbaikan kebijakan negara, melainkan babak baru dari
penjinakan nalar kritis. Mengharapkan sistem raksasa yang mapan dapat diubah
dari dalam oleh satu orang penasihat adalah bentuk kenaifan politik.
Pada akhirnya, sejarah selalu mencatat hasil yang sama. Bukan
kritikus yang berhasil mewarnai sistem dengan idealismenya, melainkan sistem
yang selalu berhasil melunturkan warna asli sang kritikus hingga ia menjadi tak
berdaya, tumpul, dan kehilangan panggung sejatinya di hati rakyat.
Rea Barat, 3 Oktober 2026.
Komentar