andankji

Oleh Hamdan eSA Perkembangan teknologi komunikasi militer telah melahirkan sebuah konsep yang dikenal sebagai battlefield communication , yaitu sistem komunikasi yang dirancang untuk mendukung koordinasi pasukan, pengiriman perintah, pertukaran intelijen, dan pengendalian operasi tempur secara cepat dan akurat. Dalam konteks militer, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menentukan keberhasilan operasi. Karena itu, budaya komunikasi yang terbentuk di lingkungan militer memiliki karakter yang khas, yakni hierarkis, disiplin, singkat, presisi, dan berorientasi pada tindakan. Menariknya, battlefield communication tidak selalu berhenti di medan tempur. Nilai-nilai komunikasi yang dibentuk dalam organisasi militer sering terbawa ke ruang sosial sipil ketika seorang prajurit beralih memasuki kehidupan masyarakat, birokrasi, organisasi publik, atau dunia politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan se...

ilustrasi komunikasi sipil Oleh Hamdan eSA Dampak post-militarism sangat terasa dalam lanskap politik elektoral maupun penegakan hukum hari ini. Ketika negara menghadapi krisis sosial, konflik agraria, atau gejolak politik, alih-alih memperkuat institusi sipil dan mekanisme penegakan hukum yang demokratis-humanis, sering kali justru yang digunakan adalah pendekatan keamanan ( security approach ) yang represif.   Pendisiplinan paksa dinilai jauh lebih efektif ketimbang konsensus deliberatif yang memakan waktu. Kerinduan kolektif akan hadirnya figur “pemimpin tegas” yang muncul secara berkala dalam siklus pemilu adalah bukti empiris bahwa hegemoni budaya Orde Baru belum sepenuhnya luruh dari memori kolektif bangsa ini.   Pada akhirnya, Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan yang penuh paradoks. Secara institusional kita adalah negara demokrasi sipil yang diakui dunia, namun secara kultural kita masih memendam hasrat militeristik yang kronis di ruang privat maupun publik. ...

Ilustrasi Komunikasi Sipil Oleh Hamdan eSA .   Hampir tiga dekade setelah terbitnya fajar Reformasi 1998, struktur politik formal Indonesia secara bertahap berhasil dibersihkan dari intervensi langsung militer. Konstitusi telah menegaskan supremasi sipil, dan institusi pertahanan secara resmi ditempatkan di luar urusan politik praktis.   Jika kita coba mengalihkan lensa analisis dari permukaan institusional menuju ke kedalaman kultur interaksi masyarakat sehari-hari, kita akan dihadapkan pada sebuah kontradiksi yang mencemaskan. Indonesia hari ini justru sedang merawat sebuah kondisi kronis yang dapat disebut sebagai post-militarism budaya.   Watak, logika, dan etika militeristik tidak lagi dipaksakan oleh negara atau militer, justru sebaliknya melainkan diadopsi dan dirawat secara sukarela penuh bahagia dalam budaya komunikasi warga sipil sendiri (bottom-up).   Dalam kajian budaya komunikasi, post-militarism (bedakan dengan militerism ) tidak bekerj...